JAKARTA – Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane mengatakan, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian perlu melakukan langkah langkah evaluasi, antisipatif maupun deteksi dini serta meningkatkan patroli sibernya. Hal itu agar kekacauan tidak terulang.
CELEBES TOP NEWS – “Setidaknya, ada tiga langkah yang perlu dilakukan Polri. Pertama, mengevaluasi kinerja jajaran kepolisian, terutama di Surabaya, Papua Barat, dan Papua,” kata Neta, Rabu (4/9/2019).
Menurutnya, perlu dipertanyakan apakah pejabat kepolisian di Surabaya sudah bekerja sesuai prosedur operasi standar dalam menyelesaikan masalah di depan Asrama Mahasiswa Papua. Hal itu menjadi salah satu hal yang patut dievaluasi.
“Lalu, seperti apa deteksi dini dan antisipasi yang dilakukan pimpinan kepolisian di Surabaya, Papua Barat dan Papua hingga masalah yang ada bisa melebar? Bahkan menjadi kerusuhan yang tak terkendali. Evaluasi ini diperlukan untuk mengukur seperti apa kinerja kepolisian di ketiga daerah itu,” ujar dia.
Hal tersebut agar peristiwa serupa tidak terulang dan bisa dikendalikan dengan cepat dan tepat. Kedua, Kapolri perlu mengevaluasi sejauhmana keberhasilan kinerja Patroli Siber kepolisian dalam memburu dan menangkap para provokator digital dalam negeri. Sebab dari informasi yang diperoleh IPW, aksi provokasi digital itu dikendalikan dari empat kota, yaitu Jakarta, Surabaya, Gorontalo, dan Biak.
Dalam hal ini Polri perlu menjelaskan secara transparan sejauh mana hasil Patroli Siber melakukan penyelidikan dan menyentuh. Untuk kemudian menciduk para provokator digital dalam negeri tersebut.
“Dan yang ketiga, keterlibatan pihak asing dalam banyak kasus di Papua bukan hal baru. Dalam kasus berbagai kerusuhan di Papua pasca kasus Surabaya, Polri perlu membuka keterlibatan pihak asing secara transparan,” tegasnya.
Hal itu agar warga di Papua tidak mudah diprovokasi oleh mereka. Dan akses pihak asing tersebut harus bisa diputus, agar tidak menyebabkan dampak buruk bagi kondisi disana. [Celebestopnews.com]
Penulis: Hari
Editor : Mas Tono
