JAKARTA – Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, partainya telah melihat dampak Pilkada Langsung yang merugikan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
CELEBES TOP NEWS – Maka Partai Gerindra mendukung Pilkada lewat DPRD, yang mana hal tersebut sama sekali tidak melanggar UUD 1945 serta lebih efektif dan efisien.
“Sehingga tidak masalah jika wakil rakyat yang menentukan kembali wali kota/bupati di daerah masing-masing. Dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak tertulis secara gamblang pemilihan langsung,” kata Dasco dalam pernyataan tertulisnya yang diterima Selasa (19/11/2019).
Adapun bunyi Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
Dari segi politis, Dasco mengakui bahwa Pilkada Langsung memiliki legitimasi yang kuat karena rakyat ikut terlibat langsung dalam memilih pemimpinnya.
“Namun, di sisi lain, Pilkada langsung juga membuat pemerintah harus ekstra keras untuk menjaga stabilitas keamanan agar masyarakat tetap terlindungi. Mengingat fanatisme antar pendukung calon apabila tidak terkendali bisa berakibat melahirkan malapetaka dan keresahan masyarakat,” kata Dasco.
Selain itu tambah Dasco, tidak sedikit kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Yang mana hal tersebut sebagai efek dari biaya yang sangat tinggi untuk menjadi kepala daerah dengan Pilkada Langsung. membutuhkan biaya tinggi.
Hal yang sama juga dari segi penyelenggaraannya, Pilkada langsung memerlukan anggaran yang besar, mulai dari persiapan sampai pelaksanaan.
“Meskipun kami tidak permasalahkan besar atau kecil anggaran, namun hal yang lebih substantif adalah bagaimana terwujudnya tatanan masyarakat yang adil dan makmur, setelah terpilihnya kepala daerah di daerah tersebut. Maka dari itu semua, saya pikir akan lebih efektif, efisien dan produktif serta terhindar dari kemudharatan, apabila pemilihan kepala daerah baik itu Bupati, Wali kota maupun Gubernur ke depan dikembalikan melalui DPRD. Tentu setelah dikaji secara mendalam pemerintah dan Komisi II DPR” pungkas dia. [Celebestopnews.com]
Reporter : Hari
Editor : Mas Tono
