Manado, Pengamat politik Taufik Tumbelaka memberikan masukan agar Pemerintah Daerah (Pemda) di Sulawesi Utara (Sulut) memberdayakan sumberdaya manusia (SDM) dari TNI/Polri untuk menduduki jabatan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub).
CELEBES TOP NEWS – Penanganan bencana di beberapa daerah di provinsi Sulawesi Utara acap kali menemui kendala. Tak hanya bencana, persoalan lalulintas jalan juga acapkali menjadi persoalan yang cukup menyita perhatian masyarakat.
Pengamat politik Sulawesi Utara, Taufik Tumbelaka memberikan masukan agar Pemerintah Daerah (Pemda) di Sulawesi Utara memberdayakan Sumberdaya Manusia (SDM) dari institusi TNI/Polri. “TNI/Polri memiliki SDM yang berpengalaman dan mumpuni dalam penanganan penanggulangan bencana, dari pra hingga pasca. Kenapa Pemda di Sulut tidak memberdayakan SDM dari TNI/Polri untuk memimpin Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)? SDM TNI/Polri memiliki sistem koordinasi dan komando yang sudah terstruktur dengan baik,” ujar founder Tumbelaka Academic Centre (TAC) saat ditemui di Sekretariat DPRD Sulut, Rabu (06/02/2019) siang.
Baca Juga
SDM mereka, lanjut Tumbelaka, sudah terlatih dan koordinasi secara vertikal dengan pusat pun pasti bisa berjalan dengan baik.
Tak hanya BPBD, Tumbelaka juga menilai SDM TNI/Polri juga memiliki kwalitas yang baik untuk memimpin dinas perhubungan.
“Persoalan lalulintas jalan, juga salah satu yang menyita waktu pemerintah daerah. Banyak pejabat daerah yang ditempatkan di posisi itu terbukti belum mampu mengatasi permasalahan itu, contohnya Manado,” jelas lulusan Fisipol UGM ini.
Terkait aturan, Tumbelaka berpendapat bisa dilakukan dengan kebijakan. “Peraturan bisa ditabrak sepanjang kita melakukannya untuk tujuan yang baik, itulah kebijakan. Di TAC, kami sudah melakukan kajian tersebut. Kepala daerah memiliki hak untuk mengambil kebijakan seperti itu. Kita bisa melihat bagaimana saat Presiden menetapkan Kepala BNPB. Intinya, contohnya untuk BPBD, jika SDM yang memimpin dari TNI, koordinasi dengan BNPB pasti akan lebih baik. Begitu juga dengan Kadishub, jika yang memimpin dari unsur Polri, komunikasi dan koordinasi dengan Polres dan Polda setempat juga pasti bisa berjalan baik,” ulas anggota Forum LLAJ Kota Manado ini seraya mencontohkan penempatan SDM dari Kejaksaan untuk menjabat Kabag Hukum dan SDM dari BPKP di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Masukan yang diberikan Tumbelaka bukan tanpa alasan. Ia melihat banyaknya daerah yang sering alpa dan pelaksanaan dilapangan tidak sesuai dengan manajemen penanganan bencana saat terjadi bencana.
“Sering mereka hadir dengan cara instan. Sehingga bantuan sering salah sasaran,” kunci Putra mantan Gubernur Sulut pertama ini. [Celebestopnews.com]
Penulis : Simon Siagian
