JAKARTA – Anggaran Public Service Obligation (PSO) atau subsidi transportasi yang diusulkan dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2020 dipangkas DPRD DKI.
CELEBES TOP NEWS – Namun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjamin pengurangan nilai subsidi tidak akan berdampak pada tarif layanan transportasi di ibu kota. Tarif tidak naik dan pelayanan tetap diutamakan yang terbaik.
“Pengurangan dana PSO Tidak otomatis berdampak pada tarif. Banyak mekanismenya untuk menuju kenaikan tarif,” kata Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Keuangan Sri Haryati, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/12/2019) malam
Menurut Sri, dana subsidi bukan dikurangi melainkan jumlahnya disesuaikan untuk kebutuhan sampai Oktober 2020. Nanti bisa diajukan lagi pada APBD perubahan 2020.
Sri pun menegaskan standar pelayanan minimum (SPM) tidak boleh berkurang meski Pemprov DKI dalam pembahasan Rancangan APBD 2020 sejauh ini baru bisa menyediakan PSO hingga Oktober 2020. Hal itu pun telah ia tegaskan kepada Direktur PT Transjakarta Agung Wicaksono.
“Saya sudah bicara dengan Pak Agung. Kami berkomitmen pelayanan jangan sampai kurang. Tidak ada ‘excuse’,” tegasnya.
Pemprov DKI Jakarta pun tidak berdiam diri dan tidak mengembangkan BUMD transportasinya. Para BUMD didukung agar bisa meningkatkan pendapatan dari sisi non tiket atau ‘non farebox’.
PT MRT Jakarta misalnya telah berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp225 miliar dari pendapatan non tiket berupa iklan, penjualan hak nama stasiun, telekomunikasi, dan retail.
Diliriknya pendapatan non farebox bertujuan untuk mengembangkan bisnis BUMD sehingga nantinya dapat meringankan subsidi serta membantu operasional BUMD dalam memperluas layanan.
“Untuk Transjakarta juga sama. Kita sudah Informasikan aset sebesar Rp1 triliun lebih untuk mendukung supaya mereka mulai bisa menatap kerja sama untuk meraih pendapatan non tiket. Kalau aset-aset yang jelek ya sudah kita minta kaji supaya mereka ini hanya dapat dagingnya aja, istilahnya,” ungkap Sri.
Dalam pembahasan KUAPPAS 2020 di Komisi B, didapati anggaran subsidi untuk tiga BUMD transportasi dikurangi karena adanya efisiensi untuk menyesuaikan dengan proyeksi pemasukan pendapatan tahun depan yang menurun dibandingkan proyeksi di awal tahun.
Subsidi untuk MRT Jakarta menurun dari Rp938 miliar menjadi Rp825 miliar. Subsidi untuk LRT Jakarta menurun dari Rp527,5 miliar menjadi Rp439,6 miliar. Sementara untuk Transjakarta subsidinya menurun dari Rp4,19 triliun menjadi Rp3,29 triliun.
“Pertimbangan memotong di pos transportasi juga karena kita melihat tren penyerapan. Kalau transportasi kita sudah ada evaluasi dan kajiannya bahwa mereka ketika di bulan sekian itu sudah menyerap berapa dan masih baik-baik saja ketika kita potong di sini,” ungkapnya.
Sementara itu, KUAPPAS 2020 baru saja disahkan pada Kamis (28/11/2019 lalu dan Pemprov DKI bar saja mengajukan Rancangan APBD 2020 kemarin berbasis pada draf KUAPPAS 2020. Pembahasan RAPBD 2020 akan kembali dilakukan hari ini, Rabu, (4/12/2019) dan ditargetkan selesai pada 11 Desember mendatang. [Celebestopnews.com]
Reporter: Wulan
Editor: Galuh Fauzi
