JAKARTA, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Hanura Tri Dianto mengkhawatirkan, hasil survei LSI mengenai Perppu KPK, bercampur dengan berbagai kepentingan.
CELEBES TOP NEWS – Menurut Tri, kepentingan yang menonjol dibalik survei tersebut adalah kepentingan dari pihak yang pro terhadap dikeluarkannya Perppu KPK.
“Saya ya ragu dengan hasil survei LSI menyebutkan, 73,6% responden menginginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Perppu KPK.
Hasil survei itu saya ragukan karena didapat dengan menggunakan wawancara lewat telepon. Saya boleh dong ragu, karena bisa jadi yang di telepon orang yang pro Perppu dikeluarkan,” kata Tri kepada wartawan , Selasa (8/10/2019).
Selain itu dia khawatir jenis responden pun tidak jelas sehingga rawan untuk menghasilkan survei berdasarkan yang berdasarkan pesanan, atau kepentingan pribadi atau kelompok.
“Biasanya kalau survei LSI bukan pakai telepon, tapi turun ke lapangan. Tapi, kok sekarang seperti itu. Ya terserah LSI saja. Mungkin saja LSI termasuk pendukung perppu. Dan boleh saja itu. Yang penting dijelaskan,” kata Tri yang mantan kader Partai Demokrat tersebut.
Secara pribadi, dirinya tidak sepakat jika Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu berdasarkan desakan atau hasil survei. Menurut dia, Presiden Jokowi memutuskan berdasarkan aspek filosofis dan konsep yang matang.
“Presiden bisa keluarkan perppu, tapi kan perlu persetujuan DPR. Kalau DPR tidak setuju, kan Perppu kandas. Saya yakin Presiden dengan kapasitasnya tidak akan begitu saja meladeni tekanan-tekanan dari berbagai pihak untuk mengeluarkan Perppu. Lebih bermanfaat bila yang ingin UU KPK hasil revisi diubah, ya ajukan saja uji materi ke MK,” pungkas pria asal Cilacap tersebut. [Celebestopnews.com]
Reporter : Hari
Editor : Mas Tono
